Select Menu

Disciples Menulis

Opini

Artikel Tamu

Inspirasi

Perspektif

Nasihat

» » Politik Jahat Vs Politik Jihad

Oleh : Ahmad Anwar Musyafa’*
Kekecewaan rakyat terhadap tingkahlaku para politisi yang “semena-mena” terhadap kebiajakan publik mengakibatkan kekecewan yang amat mendalam terhadap rakyat. Selain itu, kebejatan moralitas politisi juga berimplikasinya terhadap sirkulasi politik kian tercemar. Dalam konteks ini, eksistensi partai politik (parpol) di tanah air kembali dipertanyakan.
Berdasarkan Survei Cirus Surveyors Group (CSG) menunjukkan, hanya 9,4% masyarakat yang bercara terhadap parpol. Disisi lain, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa, politik tak ubahnya seperti “candu” yang hanya selalu memberikan dampak negatif bagi kehidupan bernegara. Padaradigma seperti inilah yang mengakibatkan merosotnya sistem demokrasi. Sebab pada dasarnya, pandangan “menghalalkan” pelbagai cara (money politic) sangat bertolak belakang dengan hakikat politik.
Perlu diketahui, secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, “polis” yang berarti kota atau negara-kota. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman arti itu berkembang menjadi “polites” yang berarti warganegara, “politeia” yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, “politika” yang berarti pemerintahan negara, dan “politikos” yang berarti kewarganegaraan. Hingga akhirnya bapak filusuf, Aristoteles berkesimpulan bahwa, politik merupakan usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara
Teles menegaskan bahwa, pada hakikatnya politik merupakan sistem terpenting yang harus ada dan dijaga dengan baik bagi seluruh rakyat maupun peerintah. Jadi, merupakan kekeliruan besar menganggap bahwa politik itu buruk. Pada hakikatnya, politik merupakan sistem dalam sebuah negara yang memberikan dampak besar terhadap sirkulasi kepemimpinan yang dipelopori oleh setiap individu dengan invidu yang lainnya. Dari pemaparan ini, politik menjadi alat vital dalam rangka bahu-menbahu mewujudkan kesinambungan yang layak bagi kehidupan bernegara.
Paradigma Sesat
Menurut pengamat politik sekaligus pengajar di lembaga perkaderan Monash Isnstitute, dr. Abu Nadlir mengatakan, suatu negara akan hancur jika kursi kekuasaan tidak ada yang memerankan. Dan suatu negara akan berpotensi baik apabila kursi kekuasaan diperankan orang-orang baik. Jika ditelsik lebih dalam, carat-marutnya perpolitikan dinegeri ini tak lain disebabkan oleh adanya politisi yang berpadigma hedonis. Mobil mewah, rumah megah, dan harta melimpah.
Kesalah-pahaman seperti ini mengakibatkan negara Indonesia kian mengalami stagnasi dan keterlantaran. Peran politisi yang seharusnya fokus dalam menyikapi probelematika kehidupan bernegara  justru membuat ulah dengan cara memberdayakan sistem politik sebagai wadah perjudian. Dengan kata lain, para politisi “menuntut balas dendam” terhadap harta yang dulu telah dikeluarkan (dana serangan dhuha, kampanye, dll.) pada waktu pencalonannya. dan kemudian, niat mengembaikan modal tersebut akhirnya dilakukan dengan cara memanfaatkan kekuasaan yang telah didapatkannya.
Tentunya, paradigma seperti ini sangat tidak dibenarkan dalam dunia perpolitikan. Bahkan, tindakan seperti ini sangat “dikutut” oleh semua kalangan. Bisa dibayangkan, apa jadinya jika pemimpin suatu negara diisi oleh kalangan orang “matre”. Oleh sebab itu, dalam konteks ini sangat diperlukan adanya perombakan paradigma dan menuntut seluruh jajaran para politisi untuk bisa memanai hakikat politik dengan benar.
Jihad
siapapun nantinya yang terpilih sebagai para pemimpin birokrasi periode mendatang, dari partai apapun, maka segala aspek kemampuan harus dipersiapkan dengan matang. Menurut pengajar pasca sarjana ilmu politik Universitas Indonesia (UI), dr. Mohammad Nasih mengatakan bahwa, calon pemimpin harus mempersiapkan tiga aspek kemampuan dengan matang. Yaitu, aspek spiritual, intelektual, dan finensial. Merutnya, kemampuan spriritual sangat berpengaruh besar terhadap godaan-godaan poitik. Seperti suap, korupsi, dan penyimpangan kekuasaan yang lainnya. Ditambah dengan bekal intelektual memadai yang diharapkan bisa memberikan trobosan politik terbaik. dan kemudian imbangi dengan adanya faktor finensial yang cukup untuk memuluskan jalannya perpolitikan.
Dalam konteks ini, dunia politik bisa diartikan sebagai lahan jihad bagi para mujtahid yang mempunyai dhirahjuang tinggi dalam menegakkan kebenaran. Rumusan ini bertendensi dalil al-Qur’an; “wajahidu fi-amwalikum wa-anfusikum”. Bahwa, sesungguhnya berjihad tak cukup hanya menggunakan kemampuan diri saja, namun faktor finensial juga sangat berperan penuh dalam menegakkan kebenaran. Begitupun sebaliknya.
Dari gambaran inilah, diharapkan para politisi sadar tentang hakikat perpolitikan. Deangan kata lain, jika para politisi menganggap pepolitikan merupakan wadah “najis”, maka sejatinya para orang-orang baik harus sadar dan bertanggung jawab dalam mengembalikan makna luhur yang terkandung di dalam hakikat politik.
Dengan demikian, anggapan bahwa politik itu buruk disebabkan oleh realita di dunia perpolitikan mayoritas dikuasai oleh para orang-orang jahat yang berparadigma serba kotor. Maka, untuk mengembalikan khittah politik dibutuhkan peran orang-orang. Sebab jika selama ini eksistensi orang baik hanya sekadar “melihat” gonjang-ganjingnya reputasi politik di Indonesia, maka eksistensi orang sama dengan tidak ada nilainya. Sebab dalam pandangan Imam as-Syafi’i, pada hakikatnya adalah orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Dan konsekuensi logisnya adalah untuk memberi tahu orang yang belum tahu.
Dalam konteks ini, eksistensi orang baik sangat diperlukan dalam berperan membenahi citra sekaligus moralitas politik dan para politisi. Tujuannya, adalah untuk mengembalikan khittah perpolitikan sebagai lahan untuk berjihad untuk mendapat ridha Tuhan yang Maha Kuasa, bukan adu jahat yang hakikatnya hanya meraup keuntungan semata. Wallahu a’lam bi al-Shawab.
*Sekjen Monash School of Jurnalistic UIN Walisongo Semarang
 Dimuat di Rakyat Jateng, 30 Maret 2015 

About Mokhamad Abdul Aziz

Penulis lepas, Direktur Eksekutif Monash Institute Semarang
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply