Pesantren dan Politik

Oleh: Ruri Wulan Sari*

Pesantren merupakan lembaga pendidikan indigenous, asli Indonesia dan berakar kuat dalam masyarakat. Tidak heran jika para orang tua memasukkan anaknya di lembaga tersebut. Citra pesantren di mata masyarakat terkesan sangat baik. Di dalam pesantren ada seorang kiai yang bisa di katakan sebagai pembimbing, pengarah dalam lembaga tersebut. Setiap ada perintah dari kiai, seorang santri pasti akan melaksanakannya. Tidak lepas dari hal tersebut, keadaan itu di manfaatkan oleh kiai untuk melaksanakan misi politiknya.

Dalam konteks keterlibatan pesantren dalam politik, posisi pesantren dikhawatirkan selalu berada dalam posisi yang terhegemoni. Dengan demikian pesantren hanya menjadi unsur subordinat dari politik sehingga pikiran serta kemampuan kritis dan afektifnya digiring untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan politik. Kelas dominan yang direpresentasikan oleh kekuatan politik praktis dapat melakukan penguasaan kepada pesantren menggunakan agama sebagai ideologi. Kekuatan politik praktis dapat merekayasa kesadaran komunitas pesantren sehingga dengan penuh kesadaran mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas politik dominan.

Dalam sebuah lanskap demokrasi di Indonesia memiliki system pemerintahan yang tidak didasarkan atas ideology sebuah agama. Hal itu memicu perkembangan atau penyebaran ilmu politik yang di lakukan oleh ahli dalam mencari objek politiknya.  

Pesantrenpun menerima ideology politik tersebut dengan enjoy. Kalangan pesantren menganggap bahwa ilmu politik merupakan ilmu modern yang perlu di tambahkan dalam ajaran pesantrennya. Hal itu di manfaatkan oleh capres/cawapres untuk melakukan misi kampanyenya.

Sekarang ini merupakan tahun politik, dimana semua permasalahan dan  pembicaraan terpusat pada masalah politik tersebut. Masyarakat memandang politik merupakan hal yang “kotor” dan tidak layak untuk di geluti, apalagi yang menggelutunya adalah seseorang yang dari kalangan pesantren. Dimana pesantren yang terkenal akan landasan yang baik dan kokoh serta argumentasi teologisnya.

Realitanya, banyak politikus yang memanfaatkan misi “sowan” untuk mencari masa politik dalam menyukseskan pemilu. Kemudian misi tersebut berlanjut menjadi kata minta “do’a” dan di lanjutkan menjadi penarikan umat. Hal itu dapat dilakukan dengan pendekatan terlebih dahulu terhadap sang Kiai, karena para santi akan “sami’na wa’athaqna” kepada kiai. Apapun yang di katakan kiai pasti akan di laksanakan tanpa berpikir ulang.

Disisi lain, hubungan pesantren dengan politik apabila terus berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan sosial. Dimana pesantren tersebut selalu menggantungkan hidupnya terhadap politikus. Politikus juga semakin lega dengan adanya ketergantungan pesantren itu kepadanya. 

Pandangan masyarakat di sekitar pesantren terkait antara hubungan pesantren yang didalamnya terdapat unsur-unsur politik. Masyarakat menganggap bahwa politik nantinya akan menjerumuskan pesantren tersebuh dalam kemaksiatan. Dalam politik, biasanya terkenal dengan adanya money politic setelah mendekati pemilu. Serta banyak sekali modus yang di lakukan oleh capres/cawapres.

Ketika membicarakan persoalan politik dan pesantren, pastinya tidak hanya melihat dari salah satu sisi saja. Pandangan dari sisi lainpun harus diperhatikan. Ketika membahas politik dan pesantren pasti juga mempunyai sisi baiknya untuk pesantren. Komunitas pesantren bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik sebagaimana warga negara lain. Mereka didukung oleh argumentasi teologis bagaimana dan mengapa praktik politik praktis dipilih. Pendapat ini semakin kokoh apalagi disokong realitas semakin banyak pemimpin pesantren (kiai) yang terjun dalam dunia politik langsung maupun tidak, misalnya Abdulrahman Wahid, Soekarno dan lain-lain. Mereka merupakan tokoh yang sangat berpengaruh besar dalam kancah politik. Dan nilai-nilai pesantrenpun masih sangat kental dalam diri mereka.

Supaya pesantren tidak di jadikan sebagai objek sasaran para politikus yang tidak paham akan arti kepemimpinan yang sebenarnya. Pesantren harus menanamkan jiwa interpreneurkepada para santri. Itu salah satu strategi untuk mengatasi modus para capres/cawapres yang akan mencari masa untuk menyukseskan pemilu tersebut.

Tidak hanya itu saja, dalam pesantren perlu adanya pembelajaran mengenai politik dan bagaimana politik tersebut, intinya seluk beluk tentang politik harus di ajarkan kepada para santri. Dengan begitu para santri bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya, tidak dengan paksaan atau sikap “sami’na wa’athaqna” terhadap kiainya. Wallahu allam bi’al shawab.

*Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Aktivis HMI Komisariat Dakwah

Dimuat di Koran Muria, 19 Maret 2015