 |
| Oleh: Ibnu Anshori* |
Memandang potensi Indonesia dari kacamata SDA (Sumber Daya Alam), relatif disayangkan jika belum mampu mengentaskan masyarakat dari berlenggu kesenjangan sosial, kemiskinan, penindasan, dan penganiayaan. SDA yang diharapkan memberikan kontribusi tinggi terhadap Negara, sehingga menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan juga kenyamanan bagi masyarakat, kini tak lagi berdengung jika mengingat roda perekonomian Indonesia yang dapat dipandang belum stabil.
Ketidakstabilan yang kian mengalami signifikansi akibat sistem perekonomian yang belum terstruktural menjadi benalu yang menghambat perkembangan Indonesia. Manegement yang kurang matang, penyianyiaan lahan pertanian (agraria), dan juga minimnya kebijakan pimpinan tentu menjadi serangkaian faktor keterbelakangan Negara ini. Karena tidak dapat dipungkiri, ekonomi merupakan hal vital dalam sebuah Negara yang dapat menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat. Analoginya sederhana, jika sistem ekonomi dalam sebuah Negara baik, maka masyarakat juga pasti baik (sejahtera), begitupun sebaliknya.
Menyoroti kasus diatas, dapat ditarik sebuah benang merahnya bahwa menjaga stabilitas perekonomian Indonesia merupakan hal yang sangat urgen dan patut diperjuangkan. Apalagi akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dihantui dengan “kegalauan” berpikir akibat fluktuasi harga BBM yang disebabkan oleh permainan politik Negara. Jadi tak ayal jika sejauh Indonesia merdeka belum ada perubahan sosial, bahkan dalam konteks ini dapat dibilang bahwa masyarakat masih dijajah oleh pemerintah Negara sendiri.
Perlu Perbaikan
Harus diakui, melakukan perbaikan tidak semudah mengkedipkan kedua mata. Sebab, menjawab segala persoalan yang saat ini dialami Indonesia, terlebih masalah ekonomi memang membutuhkan penanganan secara serius nan dinamis, tanpa memandang sratifikasi sosial (superior ataupun inferior). Artinya, antara pemerintah dan masyarakat saling berperan aktif dan saling bekerjasama dalam mengatasi masalah tersebut.
Oleh sebab itu, untuk menopang problematika tersebut dapat dilakukan dengan dua jalan, yakni perbaikan dari atas dan bawah. Perbaikan dari atas tidak lain adalah peran pemerintah. Pertama, pemerintah harus bersikap cerdas, gegas dan tegas. Selain itu, pemerintah harus berlangkah jelas dengan penuh konsep, dan tentunya juga memikirkan segala dampak yang akan terjadi. Hal ini dapat dimulai dengan hal terkecil, yaitu mengorientasikan sistem ekonomi Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, bukan untuk konsumsi pribadi tingkat tinggi.
Merekonstruksi orientasi mungkin ternilai remeh temeh. Namun, sebagai langkah awal untuk menciptakan perubahan, hal terkecil itulah yang menjadi batu pijakan atau lejitan. Sebagaiman istilah dari tokoh sosiologi Max Wabber mengatakan “dalam usaha menciptakan suatu perubahan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan semua itu dapat dimulai dari hal kecil dan sepele”. Ungkapan tersebut sangatlah tepat, mengapa demikian? Sebab, merupakan suatu kemustahilan untuk meraih keberhasilan besar tanpa melalui suatu yang kecil, begitulah logikanya.
Setelah orientasi diluruskan, tentu tak cukup berhenti sampai disitu, pemerintah harus melakukan pembenahan lajur perekonomian. Artinya, pemerintah harus bertindak tegas terkait sistem kapitalis yang semakin mewabah dan menjalar disetiap sektor ekonomi Indonesia, dan tentunya pemerintah berkewajiban membumihanguskan sistem tersebut. Karena tidak dapat dielakkan, dengan sistem ini banyak pihak yang dirugikan, katakanlah kalangan proletar atau mustadh’afin. Hal ini harus dilakukan agar kalangan pemberi modal (borjuis) tidak bertindak sewenang-wenang karena merasa paling berjasa telah memberikan modal. Karena itulah, sistem ini perlu ditiadakan. Mengingat istilah ushul fiqh, yang artinya “mencegah lebih baik daripada mengobati”.
Kedua, selain pemerintah berkewajiban memperhatikan keseimbangan antar sektor baik pertanian, industri, maupun jasa, juga harus memerhatikan pemerataan pembangunan. Sebab, pembangunan merupakan sarana penyokong stabilisasi ekomoni masyarakat. Dengan adanya pemerataan pembangunan, tentu dapat dijadikan sebagai saksi bisu serta acuan bahwa pembangunan ekonomi memotivasi serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif dan lebih giat lagi memperbaiki, mempertahankan, bahkan mengembangkan ekonomi Indonesia, dan tentunya untuk menambah devisa Negara.
Dalam dari itu, perbaikan dari bawah dapat dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat. Pasalnya, masyarakat juga sangat menentukan baik buruknya sistem perekonomian negara. Bagaimana tidak, misalnya dalam konteks pertanian, yang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat adalah penggerak, sedangkan pemerintah adalah hanyalah sebatas menerima hasil. Nah, dalam hal inilah sejatinya antara pemerintah dan masyarakat dapat dipandang sama dan harus mewujudkan tujuan bersama pula, yakni kemashlahatan universal.
Dalam konteks ini, yang menjadi titik tekan adalah diperlukannya kekompakan antara pemerintah dengan masyarakat dalam memanfaatkan SDA (Sumber Daya Alam), terlebih SDA yang terbatas. Artinya pemanfaatan tersebut menjadi destinasi awal. Sebab, sebagaimana Paul A. Samuelson menegaskan, bahwa “Ekonomi merupakan cara manusia untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat”.
Dengan demikian, nampak jelas bahwa stabilitas ekonomi idealnya merupakan tokoh sentral bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, kemakmuran, serta kebahagiaan. Semoga, dengan adanya sermangat memperbaiki keadaan Indonesia saat ini, mampu mengentaskan bangsa dari penderitaan, kemelaratan, kesengsaraan, keterlantaran, dan ketertinggalan. Wallahua’lam bi as-shawab.
*Mahasiswa Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, Peraih Beasiswa Unggulan Monash Institute Semarang
Sumber: Koran Muria, 2 Maret 2015
Tidak ada komentar: