Ironi Negeri Agraris

Oleh: Rudi Shaharudin Ahmad*

Direktur Program Kajian Perdesaan Monash Institute; Peneliti di LPM NAFIKamis, 05 Maret 2015 11:59 WIB | Dibaca 25 kali

PADA permulaan masa rezim Jokowi saat ini, permasalahan serius menjadi langganan dan suguhan bagi segenap masyarakat Indonesia. Bermula pada naik-turun harga BBM dan perseteruan KPK-Polri yang baru saja terselesaikan sempat menjadi wacana yang menggemparkan semua lapisan masyarakat Indonesia, hingga dengan berita yang tidak kalah hebohnya saat ini, yaitu kenaikan harga beras yang melambung tinggi. Keputusan presiden yang menjadi polemik masyarakat saat ini. Sebab, persoalan harga beras yang tertinggi sepanjang sejarah republik berdiri. 

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa beras merupakan bahan makanan yang sangat vital bagi masyarakat Indonesia. Sebab, tidaklah disebut makan jika orang Indonesia tidak dipertemukan dengan nasi, meskipun sudah makan beberapa roti atau makanan lainnya. Hal ini yang menjadi masalah besar bagi kalangan masyarakat yang nota bene kelas menengah ke bawah. Terpatrinya pikiran-pikiran masyarakat Indonesia bahwa beras sebagai makanan pokok harus segera diubah dalam menghadapi masalah kenaikan harga beras. Kualitas seseorang dalam hal ini sumber daya manusia (SDM), tidak dapat diukur dengan beras/nasi sebagai makanan pokok, melainkan dikembalikan kepada usaha dan kerja keras individual dalam menentukan target atau capaian. Beras/nasi hanya menjadi pendorong agar tetap memiliki energi dalam melakukan aktifitas.

Fenomena alam Indonesia tidak asing lagi, bahwa Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebab, sebagian besar penduduk Indonesia memiliki pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Data statistik pada 2001 menunjukan bahwa 45 persen penduduk Indonesia bekerja dibidang agrikultur. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini memiliki lahan seluas lebih dari 31 juta ha (hektar) yang telah siap tanam. Sebagian besarnya dapat ditemukan di pulau Jawa pertanian di Indonesia dapat menghasilkan  berbagai macam tumbuhan komoditi ekspor, seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, coklat, ubi, dan sejenisnya.

Selain itu, fenomena alam Indonesia yang dikatakan sebagai jamrud khatulistiwa, negeri yang gemah ripah loh jinawe, mengingat potensialnya lahan Indonesia diibaratkan tongkat bambu jadi tanaman. Di Indonesia, industri migas, kehutanan, perikanan, dan pertanian menyumbang hampir seperempat pendapatan negara. Bahkan, semua produk itu merupakan hampir setengah komoditas ekspor Indonesia. Industri migas menyumbang sekitar 60% pendapatan negara dari sektor sumber daya alam Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia (4,5%) setelah RRT dan India.

Seiring dengan prestasi yang Indonesia miliki, namun belum bisa menjawab serta menagani masalah kenaikan harga beras yang terjadi saat ini. Sebab, terlepas dari pengaruh musim yang terjadi di Indonesia (paceklik), kenaikan harga beras juga disebabkan dengan beberapa alasan, diantaranya adanya mafia beras, ulah tengkulak yang memanfaatka situasi, dan ulah “nakal” distributor. Persedian beras akan selalu tercukupi jika pemerintahan dalam hal ini Bulog sebagai representasi melakukan pragnosa atau perkiraan untuk memperkirakan beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Dengan melakukan pragnosa gabah dan beras secara maksimal, alasan paceklik dan gagal panen sudah bisa diperkirakan dan ada solusinya sehingga ketersedian beras dan harga beras tetap stabil.

Berbicara tentang kenaikan harga barang tertentu tidak lepas dari teori ekonomi soal hukum supply and demand (permintaan dan penawaran). Jika permintaan terhadap beras tinggi ketimbang penawaran, maka sudah pasti harga akan naik, begitupun sebaliknya. Namun pada kenyataannya, tidaklah demikian. Statement yang dilontarkan beberapa pejabat teras istana negara bahwa persedian beras masih mencukupi tentunya bisa dijadikan sebagai catatan bagi pemerintahan. Bahwa terdapat mafia-mfia beras yang menjadi kambing hitam dibalik semua masalah ini.

Save Petani

Dalam problematika kenaikan harga beras yang kian melonjak, seharusnya sebagai produsen, petanilah yang seharusya paling diuntungkan ketika harga beras mengalami kenaikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil jerih payah para petani hanya dinikmati oleh kaum elit politik yang memiliki pengaruh besar/kekuasaan dan kepentingan yang menjadikan petani hanya bisa gigit jari sebagai produsen.

Maka ditengah hingar-bingarnya kenaikan harga beras ini, pemerintah sebagai penentu kebijakan agar lebih memerhatikan independensi para petani sebagai produsen. Salah satunya dengan memberikan kedaulatan bagi para petani sebagai price maker (pembuat harga). Agar para petani tidak hanya menjadi penikmat layar kaca, melainkan penikmat hasil jerih payahnya. Seiring dengan rencana tersebut, dengan  memperhatikan kondisi negara Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pokok, sudah seharusnya pemerintah juga memberikan perhatian khusus dengan melakukan pengawasan terhadap penyebab terjadinya kenaikan harga yang melambung tinggi. Diantaranya menumpas mafia beras dan ulah nakal distributor.

Selain itu, pemerintah juga harus berani menggalakan bahwa beras bukan satu-satunya makanan pokok yang dapat dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, masyarakat diharapkan kembali makan jagung, gandum, sagu, dan sejenisnya. Hal ini merupakan solusi bagi Indonesia agar segera pula menghentikan impor beras yang terus menerus. Lebih dari itu juga, menghindarkan dari krisi pangan. Dengan demikian, perlu kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengoptimalkan lahan yang potensial ini harus segera digalakkan, agar Indonesia tidak lagi dilematis ketika dihadapkan dengan krisis pangan.(**)

Dimuat di Radar Bangka, 5 Maret 2015