Oleh: Mokhamad Abdul Aziz
Akhir-akhir ini, pandangan masyarakat terhadap politik semakin buruk saja. Politik yang awalnya diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengubah kondisi bangsa dan negara ini menjadi lebih baik, justru hanya memperburuk keadaan bangsa ini. Penyebab utamanya tidak lain adalah para politisi yang tidak bisa dan mampu menggunakan politik sebagai strategi untuk memperbaiki bangsa. Politisi yang merupakan ujung tombak sekaligus pembawa arah politik—akan dibawa ke mana politik ini—tak bisa berbuat banyak.
Namun, anehnya banyak sekali orang yang ingin menjadi politisi. Entah apa motifnya dan penyebabnya, yang pasti politisi sekarang menjadi profesi yang paling banyak diminati. Tak ketinggalan para artis yang sebelumnya lebih dikenal masyarakat lewat layar kaca, kini juga semakin banyak terjun ke dunia politik. Mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik. Tentu saja ini menjadi pertanyaan. Sebab, mereka muncul tiba-tiba ketika Pemilu akan digelar. Padahal, banyak dari mereka yang tidak mempunyai track record dalam bidang politik. Sehingga, publik juga menganggap mereka hanya akan merebutkan kekuasaan, karena pragmatisme belaka.
Namun, sebagian masyarakat justru berharap kepada mereka agar mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan ini muncul, ketika mereka melihat kondisi bangsa yang tidak kunjung membaik, padahal diurus oleh politisi-politisi kondang, yang dulunya aktivis atau bahkan TNI. Hal ini wajar saja, karena para politisi yang dahulu senang mengobral janji saat kampanye, tetapi janji yang telah diucapkan kepada masyarakat itu tidak pernah dipikirkan.
Fenomena masuknya para artis dalam dunia politik ini sudah hampir terjadi di semua partai politik. Di tengah krisis elektabilitas ataupun popularitas partai,—karena disebabkan banyak hal, misalnya tidak adanya figur sentral yang biasa menjadi ikon partai—masuknya artis merupakan tentu menjadi senjata tersendiri untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai. Namun, tak jarang hal semacam ini justru berbuah boomerang bagi partai tersebut.
Dalam konteks demokrasi, sesungguhnya seluruh rakyat berhak menjadi politisi. Dengan kata lain, siapapun berhak untuk memilih dan dipilih, karena setiap warga negara mempunyai posisi yang sama dalam berdemokrasi. Oleh sebab itu, siapapun berhak mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota legeslatif ataupun eksekutif. Namun, yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap profesi atau posisi dalam sebuah arganisasi atau negara tentu dibutuhkan track record yang benar-benar baik. Terlebih dalam politik, maka orang yang masuk harus benar-benar mempunyai kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi yang cukup. Sebab, jabatan politik sangat menentukan nasib bangsa dan masa depan warga negara.
The Philosopher King
Tak bisa dipungkiri bahwa faktor utama yang menyebabkan bangsa ini tidak mampu bangkit adalah lemahnya kepemimpinan dan pemerintahan. Oleh sebab itu, harus ada pemimpin yang mampu menciptakan kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat, berkarakter, tegas, cerdas, bijaksana dan berwibawa. Tak ada pilihan lain, jika kita menginginkan politik negeri ini baik, selain harus dimasuki oleh orang-orang yang berkompeten. Bentuk penguasa ideal yang dipaparkan oleh Plato adalah the philosopher king sepertinya menjadi hal wajib. Secara langsung, bisa dipahami bahwa yang menjadi raja adalah harus seorang filsuf.
Dengan kata lain, seorang yang masuk dalam politik seharusnya mereka yang paham mengenai urusan negara dan bagaimana cara mengatur dan mengurus rakyat. Mengapa mengatur dan mengurus rakyat? Dalam terminologi Islam, politik berasal dari bahasa Arab siyasah, yang bermakna mengurusi. Selain itu, politik berasal dari bahasa Dari pengertian itu, dapat dipahami bahwa politik berkaitan erat dengan kegiatan pengaturan, pengurusan, dan pemeliharan berbagai urusan kemasyarakatan. Selain itu “politik” dalam bahasa Yunani disebut polis yang artinya kota (baca:negara). Kemudian dalam teori ilmu politik muncul istilah City-State (negara kota). Dari pengertian ini, esensi politik yaitu seni untuk mengatur dan menata kota untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan warga kota (negara).
Kata “politik” juga bisa dihubungkan dengan bahasa Inggris polite yang artinya kesopanan. Jadi, seharusnya semua aktivitas politik harus berpegang teguh pada etika kesopanan. Jika aktivitas politik tidak didasarkan pada etika kesopanan, maka itu bukan merupakan politik. Dari pengertian itu tentu saja yang seharusnya berperan menjalankan tugas itu adalah para filsuf, yang dalam konteks saat ini kita bisa sebut kaum intelektualis (bahasa Arab: ulama’). Sebab, merekalah yang sebetulnya mengerti bagaimana yang harus dilakukan agar rakyat bisa hidup adil dan makmur.
Philosopher King adalah pemimpin yang memerintah dengan akal dan hati nurani. Seorang Philosopher King adalah pemimpin yang memiliki kesadaran penuh bahwa ia sedang menjalankan amanah dan kepercayaan dari rakyatnya. Maka dari itu dia akan berusaha memberikan yang terbaik bagi warganya. Dengan demikian ia akan memahami tuntutan dan kebutuhan serta dinamika masyarakat yang ada. Ia akan berupaya sedekat mungkin dengan mereka, peka dan peduli terhadap aspirasi, bijak dalam menanggapi dan arif dalam melayani.
Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran kolektif dari para intelektualis untuk terjun bersama-sama ke dalam dunia politik dan memainkan peran di dalamnya. Jika tidak, selamnya politik akan dimainkan oleh orang yang tidak punya skil dan kemampuan di bidang tersebut, sehingga akan hancur lah negeri ini. Sebab, jika sesuatu dilakukan oleh orang yang tidak merupakan bidangnya, maka akan berbahaya. Hadirnya the philosopher king dalam politik negeri ini, tentu akan membawa angin segar, terlebih melihat kondisi politik yang kian memprihatinkan ini. Semoga. Wallahu a’lam bi al-shawab.
Koran Wawasan, 8 Januari 2015
http://epaper.koranwawasan.com/wawasan-kamis-08-januari-2015/
Tidak ada komentar: