Select Menu

Disciples Menulis

Opini

Artikel Tamu

Inspirasi

Perspektif

Nasihat

» » Dekonstruksi Dikotomi Ulama’-Umara’

Oleh: Mokhamad Abdul Aziz
Pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), 1 Juni 1945, Bung Karno pernah menyampaikan pidato penting yang sangat berpengaruh untuk konstruksi awal bangsa ini. Bung Karno mengatakan bahwa jika orang-orang Islam ingin agar hukum-hukum di Indonesia berdasarkan Islam, maka hendaknya orang-orang Islam berjuang untuk merebut sebanyak-banyaknya kursi di parlemen, sehingga bisa mempengaruhi pembuatan hukum. Begitu pula dikatakan kepada orang kristen, jika mereka menginginkan agar konstitusi di Indonesia bercorak Kristen, maka orang-orang Kristen harus berjuang sekuat-kuatnya untuk merebut kursi-kursi di parlemen.
Pernyataan presiden pertama Indonesia ini sebenarnya mengarah kepada bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih, tanpa KKN. Sebab, Bung Karno percaya bahwa seorang agamawan akan mampu menjaga diri, jika dihadapkan dengan praktik kekuasaan yang senantiasa banyak sekali godaan. Selain itu, keterlibatan ulama (istilah Islam) diyakini juga akan membawa Indonesia menjadi lebih maju, karena ilmu yang mereka miliki. Sepertinya, maksud pidato tersebut bisa dikontekskan dengan kehidupan politik Indonesia yang sekarang dalam masa “bahaya”.
Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negeri ini, membuat sebagian besar rakyat kecewa dan muak dengan perilaku mereka. Persoalan korupsi yang saat ini menjadi isu sentral permasalahan politik Indonesia, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah, menjadi derita lengkap rakyat bangsa ini. Masyarakat kini telah kehilangan krisis kepercayaan terhadap para pemimpinnya. Jika sudah begitu, kegoncangan demi kegoncangan lah yang terjadi. Tentu saja dalam rangka membentuk negara yang maju dan berperadaban akan semakin sulit.
Bahkan, kekecewaan publik semakin lengkap ketika pemimpin mereka, yang berasal dari partai yang mengatasnamakan agama, juga ikut terlibat dalam tindak penyimpangan. Kini, rakyat sangat merindukan pemimpin yang memang benar-benar bisa memimpin, pemimpin yang bisa mengayomi dan melindungi kepentingan rakkat. Ada banyak faktor yang menyebabkan krisis kebaikan dalam perpolitikan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di level daerah.
Minimnya Spiritualitas
Salah satu faktor penyebab terjadinya kehancuran politik bangsa ini adalah banyaknya politisi yang sebenarnya tidak mempunyai latar belakang yang jelas. Dengan kata lain, banyak politikus yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan mengurus dan mengatur negara ini. Mengapa mengurus dan mengatur? Secara etimologi, “politik” berasal dari bahasa Arab siyasah yang berarti mengurusi atau mengatur. Logikanya sederhananya adalah jika mereka memilih jalan berpolitik, maka ia harus bisa mengurusi negara dan rakyat, dan bisa menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Sebab, seorang pemimpin mempunyai tugas melayani rakyat dengan baik dan benar. Dengan demikian, semua politisi harus menganggap dirinya sebagai pemimpin, yaitu orang yang diharapkan rakyat untuk bisa membawa perbaikan bagi bangsa ini.
Faktor kedua yang sangat urgen dan juga sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas bagi seorang politisi (baca: pemimpin) adalah kuatnya spiritualitas. Kepercayaan akan adanya sesuatu dzat yang maha segalannya dan mutlak harus dimiliki oleh setiap manusia, termasuk para pemimpin negeri. Karena dengan itulah seseorang akan dapat mengontrol dirinya, agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma dan hukum yang berlaku.
Diterima atau tidak, jalan satu-satunya untuk memperbaiki kondisi perpolitikan kita adalah masuknya orang-orang yang mempunyai spiritulitas yang tinggi dan punya ilmu tentang bagaimana mengatur negara. Pilihan itu mengarah kepada agamawan yang benar-benar agamawan. Bukan hanya membawa embel-embel agama untuk mencari dukungan, tetapi memang karena mempunyai pemahaman agama yang kuat.
Mencontoh Nabi
Dalam konteks Islam, sebenarnya hal itu telah dicontohakan oleh Nabi Muhammad Saw. yang merupakan idola umat Islam dalam bertindak. Muhammad dilahirkan di tengah masyarakat yang cerdas secara intelektual dan emosional, tetapi sangat bodoh (jahiliyyah) dalam hal spiritual. Oleh sebab itu, ia berusaha—tentu dengan tuntunan Tuhan—memperbaiki spiritualitas bangsa Arab pada masa itu. Selama bertahun-tahun Nabi menjadi agamawan, berjuang untuk menunjukkan orang-orang Arab kepada jalan hidup yang benar.
Selanjutnya, Nabi Muhammad hadir dalam panggung sejarah peradaban dunia dengan begitu tiba-tiba dan sangat mencengangkan. Tak hanya menjadi agamawan, Muhammad Saw. menjadi negarawan yang jujur dan sangat tangguh. Ia menjadi presiden di Madinah, kota yang sangat plural penduduknya ketika itu. Dengan kemampuannya, Muhammad Saw. berhasil menciptakan negara yang maju dan beradab. Muhammad berhasil menyatukan keberagaman masyarakat Madinah dan memajukan perekonomian rakyat. Bahkan, Robert N. Bellah, sejarawan dan sosiolog barat, menyebut ide Nabi Muhammad dalam Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah (mitsaq al madinah) yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Madinah dianggap sebagai sebuah konstitusi yang melampaui zamannya.
Itu artinya, Nabi Muhammad Saw. merupakan agamawan sekaligus negarawan yang berhasil merubah dunia. Hal ini dibenarkan oleh Michael H. Hart dalam buku “The 100” yang meletakkan Muhammad pada peringkat pertama orang paling berpengaruh di dunia. Itu artinya, Muhammad adalah politisi yang sangat kuat keagamaanya.
Contoh negarawan (umara) yang juga merupakan agamawan (ulama) adalah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah yang sangat terkenal, karena keberhasilannya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ia sangat terkenal sebagai khalifah pada penghujung abad pertama hijriyah yang sangat dicintai fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua, para lajang, dan masyarakat umum, karena kebijaksanaannya.

Itulah bukti bagaimana dwitunggal seorang umara dengan ulama menjadi solusi perbaikan negeri. Harus digaris bahawahi bahwa ulama yang dimaksud adalah ulama yang benar-benar ulama. Dalam konteks perpolitikan Indonesia, partai nasionalis pun tak masalah memilih jalan untuk merekrut kader yang memiliki spiritualitas yang kuat. Sudah saatnya politik Indonesia berbenah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridloi oleh Tuhan YME. Wallahu a’lam bi al-shawaab.
Koran Muria, 13 Janurai 2014
(koranmuria.com)

About Mokhamad Abdul Aziz

Penulis lepas, Direktur Eksekutif Monash Institute Semarang
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply