 |
| Oleh: Evi Rochanatul Maghfiroh* |
Akhir-akhir ini, publik dibuat miris oleh tindakan para pejabat mereka. Amanat yang telah diberikan, malah cenderung diselewengkan. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya persoalan mendasar yang menyebabkan hal itu terjadi. Proses pengangkatan mereka tentu saja sangat mempengaruhi kinerja dari seorang pejabat.
Sebagai orang yang diberikan tugas untuk melayani masyarakat, para pejabat tentunya harus mempunyai kemampuan melayani. Tidak mungkin, orang yang tidak memiliki kriteria sebagai pemimpin dipaksakan menjadi seorang pejabat. Apalagi di negara dengan sugudang masalah, seperti Indonesia.
Sistem meritokrasi harus digunakan dalam proses pemilihan atau seleksi para pejabat negara. Sistem yang menekankan kepada mereka yang berprestasi yang memperoleh posisi ini sangat sesuai diterapkan di Indonesia saat ini. Dalam konteks ini, pejabat yang akan diangkat adalah mereka yang memiliki kompetensi dan prestasi.
Itu adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi jika Indonesia menginginkan negara ini maju, tentu saja harus dipimpin oleh orang-orang yang cerdas dan berprestasi. Kompetensi dan prestasi yang dimiliki seorang calon pejabat haruslah sesuai dengan jabatan yang akan diemban.
Dengan kata lain, jabatan harus sesuai dengan kemampuan orang yang berprestasi tersebut, misalnya yang menjadi pengurus PSSI haruslah orang yang mengerti tentang sepakbola dan berprestasi.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Walisongo Semarang.
Tidak ada komentar: