Pemimpin Ideal: Antara Quraisy dan Jawa

Oleh: Mokhamad Abdul Aziz

 Sekretaris of Center for Democracy and Religious Studies (CDRS, Ketua HMI Komisariat Dakwah IAIN Walisongo Semarang.

Pernyataan Jusuf Kalla yang meyakini bahwa Indonesia tak butuh waktu lama akan dipimpin oleh presiden dari luar Jawa memang menarik untuk diperbincangkan. Sebab, sejak zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini, Republik Indonesia telah memiliki enam presiden, yang dari keenam tersebut hanya BJ Habibie yang berasal dari luar jawa, itupun dalam hanya sebentar –proses transisi– selepas mundurnya presiden Soeharto. Selebihnya, lima presiden RI lainnya berasal dari Pulau Jawa.

Pemilu tahun 2009 yang lalu, Jusuf Kalla yang bukan putra Jawa juga kalah dalam kontestasi Pilpres. Demikian juga Akbar Tanjung, walaupun sebagai pimpinan partai Golkar waktu itu juga tidak mendapat dukungan untuk menjadi presiden RI. Fenomena capres Jawa vs non-Jawa ini memang menjadi perdebatan musiman, yaitu ketika pilpres akan digelar. Tak pelak, hal ini menimbulkan kontroversi, karena ada unsur SARA di dalamnya. Bahkan lebih ngerinya, ada anggapan bahwa syarat untuk menjadi Presiden Indonesia harus dari suku Jawa dan harus beragama Islam. Tentu saja, ini menjadi peraturan paling rasis sedunia, meski tak dituliskan.

Memang jika kita menelisik lebih dalam mengenai hal itu (Jawa dan Islam), ada celah yang menyebabkan seseorang berpandangan seperti itu. Pertama, di pulau Jawa lah  pusat pemerintahan dijalankan. Maka dari itu, tak berlebihan jika yang banyak menduduki kursi pemerintahan adalah orang-orang jawa. Selain itu, lebih padatnya pulau Jawa, jika dibandingkan dengan pulau luar Jawa juga menjadi faktor tersendiri. Namun, adanya anggapan bahwa suku Jawa adalah suku yang paling maju di Indonesia, karena pendidikannya lebih baik harus didekonstruksi. Sebab, pernyataan itu bisa jadi akan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Kedua, Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sehingga, memunculkan anggapan bahwa orang Islam lah yang harus menjadi pemimpin, karena menganggap Islam yang paling bertanggung jawab akan kemajuan negeri ini. Namun, jika melihat kondisi Indonesia yang plural, maka hal itu tak bisa dibenarkan. Mengacu pada dasar negara dan UUD, Indonesia memang negara yang multi segalanya, mulai dari suku, agama, ras, hingga adat (kebudayaan). Itu artinya, semua orang Indonesia berhak menjadi pemimpin, tanpa terkecuali.

Jawa atau Luar Tak Masalah

Dalam konteks ini, presiden dari Jawa atau luar jawa memang tak menjadi masalah. Asalkan kualiatas dan kapasitas seseorang dalam mengatur atau mengurus negara bisa diperhitungkan. Fenomena perdebatan mengenai presiden yang ideal berasal dari golongan apa, siapa, dan dimana sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan, negara yang menerapkan demokrasi liberal sekelas Amerika serikat pun harus menunggu 200 tahun untuk memiliki presiden kulit hitam. Itu artinya, masalah ini adalah persoalan klasik yang sulit untuk diubah. Perlu waktu lama untuk membalik paradigma yang sudah mengakar di masyarakat terebut.

Pada zaman Rasulullah, fenomena kefanatikan akan asal seorang pemimpin juga telah ada. Pada saat itu, yang menjadi pemimpin adalah harus orang Quraisy. Bahkan, Imam Al Mawardi dalam buku Al-ahkam Al sulthoniyyah menuliskan salah satu dari beberapa kriterian seorang pemimpin ideal adalah harus orang Quraisy. Hal ini didasarkan pada hadits "Al Aimmatu min Quraisyin," yang artinya seorang pemimpin harus dari Quraisy. (HR. Ahmad dari Anas bin Malik).

Namun, menurut pandangan Ibnu Khaldun dalam buku Muqoddimah-nya menerangkan bahwa, hadits tersebut dapat dipahami secara konstektual.Hak pemimpin itu bukan pada etnis Quraisy-nya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Pada masa Nabi Muhammad Saw. orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemimpin dan dipatuhi oleh masyarakat adalah dari kaum Quraisy. Oleh karena itu, apabila pada suatu saat ada orang yang bukan dari Quraisy tapi punya kemampuan dan kewibawaan, maka ia dapat diangkat sebagai pemimpin termasuk kepala Negara. Itu artinya, pokok penting dari hadits tersebut adalah bagaimana pemimpin harus bisa bersikap adil dan bijaksana, bukan dari mana ia berasal.

Dalam hal ini, tentu ada kesamaan antara Quraisy dan Jawa dalam hal kepemimpinan ideal. Untuk konteks Indonesia, tentu saja dapat kita pahami bahwa siapapun berhak memimpin negeri ini, asalkan mempunyai kemampuan dan kemauan. Ibarat orang Jawa adalah orang Quraisy yang mempunyai pendidikan yang lebih maju, sehingga para calon pemimpinnya lebih berkualitas. Namun, hal itu berbeda dengan konteks Indonesia sekarang yang tak hanya orang Jawa yang mampu memimpin.

Seiring dengan berkembangnya pendidikan di luar Jawa dan banyaknya orang non-Jawa datang ke Jawa untuk sekolah, maka tidak ada alasan lagi untuk mendikotomikan siapa yang pantas menjadi presiden. Presiden dari luar Jawa akan berpeluang besar menang dalam pemilu nanti, seiring dengan kepercayaan dan kecerdasan publik dalam memilih dan memilah seorang figur.

Keyakinan Jusuf Kalla bahwa dalam waktu dekat akan terjadi perubahan dalam perpolitikan Indonesia memang kemungkinan akan terbukti. Seperti diketahui, nama Jusuf Kalla adalah salah satu tokoh kuat yang disebut-sebut akan maju dalam pemilihan presiden 2014 mendatang. Jusuf Kalla yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan juga berpeluang besar menjadi Presiden setelah SBY, karena kualiatasnya yang mumpuni dalam mengatur negara. Bahkan, menurut survei Lingkarang Survei Indonesia (LSI) terkahir, Jusuf Kalla menjadi tokoh nomor satu yang mampu memimpin negara dan pemerintahan, diikuti Mahfud MD diposisi kedua.

Oleh sebab itu, kedewasaan demokrasi Indonesia harus ditunjukkan melalui kontestasi yang sehat, tanpa melibatkan unsur SARA sebagai alat untuk menjatuhkan musuh politik. Karena dengan itulah, Indonesia akan menemukan jati diri yang sesungguhnya dalam konteks berdemokrasi. Wallahu a’lam bi al-shawab.